B. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Demi Hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Wanprestasi kepada PENGGUGAT;

3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 127/PK/CAB.TSM/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (Pokok, Bunga, beserta Denda) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 86.616.847,81 (Delapan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh satu rupiah);

5. Menetapkan peletakan sita (conservatoir beslag) terhadap OBJEK JAMINAN milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa:

Jenis Jaminan : Sertifikat Hak Milik (SHM)

Bukti Kepemilikan : SHM No. 00307

Surat Ukur No

Surat Ukur Tgl :

: 00125/Jayamukti/2011

23-08-2011

Alamat Jaminan : Blok Jl. Ciputat, Desa Jayamukti, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya.

Luas : 180 M2 (Seratus delapan puluh meter persegi)

Tanggal Terbit

Atas Nama :

: 29-12-2011

Neneng Elin Yuliani

6. Menyatakan sita atas jaminan sangatlah Berharga;

7. Memberikah hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan OBJEK JAMINAN serta menerima dan menyetorkan hasil penjualan OBJEK JAMINAN untuk pelunasan pinjaman, apabila ada sisanya, mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II setelah dikurangi dengan pelunasan pinjaman tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan;

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan OBJEK JAMINAN;

9. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan terhadap putusan tersebut;

10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).